“ Yang tidak termasuk Objek Pajak adalah :

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikian, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.”

Mengacu ketentuan diatas, hibah yang tidak termasuk sebagai Objek PPh adalah hibah yang memenuhi persyaratan berikut :

1. Penerima harta hibah adalah keluarga sedarah dalam satu garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Hibah yang dilakukan tidak berhubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antar pihak-pihak yang bersangkutan.

Akan tetapi, bukan berarti Hibah tidak dikenakan pajak. Hibah atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek pengenaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi yang menjadi objek pengenaan BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, bukan tanah atau bangunannya itu sendiri. Hak atas tanah yang dimaksud dalam UU BPHTB adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimaksud dalam UU BPHTB meliputi pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

Secara sederhana, BPHTB terutang dihitung dengan cara :

Keterangan :

NPOPKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Sesuai dengan Pasal 3 huruf a dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 86/PMk.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK,04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan / Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan, dijelaskan bahwa dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dalam Peraturan Pemerintah No. 111 tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat, dijelaskan bahwa :

1. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

2. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Besarnya BPHTB yang harus dibayar oleh penerima hak atas tanah dan atau bangungan karena waris dan hibah wasiat adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah BPHTB yang terutang.

Kesimpulannya apabila Anda menerima hibah atas tanah dan atau bangunan dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, bukan merupakan objek Pajak Penghasilan tetapi merupakan objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

www.pajakpribadi.com