Jakarta, Kompas - Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 370.000 wajib pajak atau WP sebagai target utama optimalisasi penerimaan pajak karena tergolong bermasalah, seperti menunggak dalam jumlah besar. Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak dibentuk secara khusus untuk memaksimalkan penerimaan negara dari mereka.

"Penetapan wajib pajak (yang masuk dalam target Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak atau TOPP) itu didasarkan atas hasil penelitian kami. Ada kriteria-kriterianya," kata Sekretaris Ditjen Pajak Syarifuddin Alsjah pekan lalu di Jakarta.

Menurut Syarifuddin, wajib pajak yang dikejar TOPP adalah orang-orang yang terindikasi telah melakukan berbagai pelanggaran perpajakan. Pengejaran tersebut telah didahului proses audit yang dilakukan untuk menetapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

"Wajib pajak yang patuh tidak kami audit," katanya.

Catatan Ditjen Pajak menyebutkan, nilai penagihan atas 370.000 wajib pajak mencapai Rp 20 triliun, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Hingga 30 September 2006, TOPP baru menyelesaikan penagihan atas 131.563 wajib pajak dengan nilai Rp 4,65 triliun atau sekitar 25,33 persen dari total penagihan.

Untuk menghimpun tunggakan tersebut, Ditjen Pajak telah menerbitkan instruksi bukti permulaan sebanyak 45 dokumen sebagai syarat awal pemeriksaan atas wajib pajak bermasalah itu. Mulai Januari hingga September 2006, terdapat 141 kali pemblokiran rekening milik wajib pajak bermasalah dan 166 kasus pencegahan, dilarang keluar dari Indonesia sebelum menyelesaikan tunggakannya yang mencapai di atas Rp 100 juta.

Total uji kepatuhan wajib pajak hingga September 2006 mencapai 52.222 kasus atau menurun 54,8 persen dibandingkan dengan pemeriksaan tahun 2005 yang mencapai 115.514 kali uji kepatuhan. Sementara jumlah wajib pajak yang terdaftar di Ditjen Pajak mencapai 11 juta, terdiri atas 9,8 juta wajib pajak pribadi dan 1,2 juta wajib pajak badan. Sebagian dari wajib pajak tersebut tengah diteliti ulang keakuratan datanya karena terjadi kepemilikan nomor pokok wajib pajak ganda.

Syarifuddin mengatakan, pemeriksaan pajak diarahkan pada wajib pajak yang menonjol, antara lain yang meminta pengembalian pajak lebih bayar atau restitusi. Dasar pemeriksaan bisa ditetapkan atas hasil penelitian atau ditunjuk secara acak dari pusat data Ditjen Pajak yang telah dikomputerisasi.

"Pemeriksaannya tergantung perkembangan. Kalau memang kasusnya berat, pemeriksaannya secara lebih mendalam. Kami tidak menargetkan jumlah penerimaannya, tetapi memeriksa semua yang bermasalah. Kalau terbukti tidak benar, kami hitung utangnya," ujar Syarifuddin.

Penggelembungan data

Presiden Direktur Institute for Development of Economics and Finance Fadhil Hasan mengingatkan, yang perlu diwaspadai dari laporan penerimaan pemerintah adalah penggelembungan data. Ada kenaikan realisasi penerimaan secara drastis, yakni dari Rp 507 triliun pada November 2006 menjadi Rp 637,8 triliun per 29 Desember 2006, atau naik Rp 130,8 triliun hanya dalam satu bulan.

"Data itu mencengangkan. Apakah data itu memang sesuai kondisi sebenarnya? Kalau benar, apakah masuk akal? Perlu diwaspadai kemungkinan adanya akrobat data," katanya. (OIN)

Kompas, 15 January 2007

www.pajakpribadi.com