 |
|
||
|
 Seiring dengan berjalannya waktu, unsur perpajakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini disadari benar oleh masing-masing pribadi, khususnya orang-orang yang telah memperoleh penghasilan baik melalui usaha atau pekerjaan bebas yang dijalankannya maupun tidak. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak dan pada dasarnya Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWP . Pertama-tama, perlu diperjelas perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan yang tidak. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas wajib memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi lainnya, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 / PMK.03/2008) Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memenuhi
ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu apabila dalam satu
tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto
lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Begitupula
dengan Pengusaha Kecil yang: Apabila Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan Setelah itu, Direktur Jenderal Pajak dapat pula menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu maka terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007) Dengan demikian , sangatlah jelas bahwa Orang Pribadi dapat membuat Faktur Pajak baik Faktur Pajak Standar maupun Faktur Pajak sederhana asalkan Orang Pribadi tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Adapun syarat apabila orang pribadi yang merupakan bagian dari Pengusaha seperti layaknya perusahaan agar dapat dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah apabila dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan peredaran bruto yang melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta). Jadi, Pembuatan Faktur Pajak bukan tergantung pada bentuk usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak melainkan besaran peredaran bruto yang diperoleh oleh Pengusaha dari penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak dalam satu tahun buku. Hal ini menjadi peringatan pula bagi Pengusaha Kena Pajak agar membuat Faktur Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak terkena sanksi pada nantinya. Oleh sebab itu, buanglah anggapan bahwa faktur pajak hanya dapat dibuat oleh perusahaan.
www.pajakpribadi.com |
