Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengungkapkan hal itu di Jakarta, Rabu (18/10). Penyisiran dilakukan untuk memperluas basis pajak yang benar-benar berpotensi, termasuk seluruh PNS dan karyawan swasta yang sudah mendapatkan NPWP Jabatan dalam program "10 Juta Wajib Pajak" tahun lalu.

"Kami harus melakukannya untuk mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang pajak (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/ KUP) yang akan datang, setiap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP harus membayar pajak lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP," katanya.

Posisi penerimaan pajak hingga 30 September 2006, ujar Darmin, baru mencapai Rp 245,9 triliun atau 66,2 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2006 sebesar Rp 371,7 triliun. Penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak antara Januari dan September dalam empat tahun terakhir ini yang mencapai 68,3 persen.

"Bahkan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak bulan Januari-September 2005 yang mencapai 66,5 persen, tahun ini masih sedikit lebih rendah," katanya.

Darmin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah khusus lainnya, yakni mulai mendatangi asosiasi-asosiasi industri yang berkinerja usaha bagus, seperti asosiasi pengusaha real estat dan ritel, tetapi tidak akan mendatangi asosiasi industri yang mengalami kesulitan usaha belakangan ini.

"Kami punya data, industriyang mengalami kesulitan adalah otomotif, mesin dan perlengkapan, kimia, dan logam dasar. Namun, kami juga punya data tentang asosiasi yang berkembang dan wajib bayar pajak," ujarnya.

Darmin menegaskan, industri yang berkembang dan memiliki tunggakan pajak wajib membayar beserta bunga keterlambatan pembayaran sebelum akhir Desember 2006. Jika mereka tidak membayar tunggakan itu hingga Desember 2006, Ditjen Pajak akan memeriksa kondisi keuangannya secara menyeluruh.

"Dalam pemeriksaan itu, kami akan menemukan kondisi perusahaan tersebut, rugi atau untung. Kalau memang benar-benar rugi, kami pun tidak akan mempermasalahkannya," katanya.

Direktur Potensi Penerimaan Pajak Robert Pakpahan mengatakan, sasaran pertama penyisiran adalah PNS dan karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Petugas pajak akan mendatangi pimpinan perusahaan untuk memperoleh data total karyawan, jumlah karyawan yang memiliki NPWP Jabatan dan NPWP Pribadi.

"Pemeriksaan kali ini memang lebih diarahkan bagi karyawan di perusahaan swasta karena sebagian besar PNS sudah memiliki NPWP. Karyawan yang sudah memiliki NPWP Jabatan dan Pribadi tidak perlu membuat NPWP lagi. Tetapi, yang belum memiliki NPWP, kami ingatkan segera memiliki NPWP karena akan dirugikan," kata Robert.

Darmin juga menjelaskan posisi penyelesaian 7.228 kasus permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang diajukan wajib pajak antara tahun 2001 dan 2005 sebesar Rp 11,9 triliun. Hingga 30 September 2006 lalu jumlah tunggakan restitusi yang telah dibayar mencapai Rp 2,1 triliun dari 937 permohonan. (OIN)

Kompas, 19 Oktober 2006