 |
|
||
|
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo menyatakan, MoU tersebut merupakan revisi atas nota kesepahaman yang dibuat pada 2004 lalu. “arah dan fokusnya lebih jelas, yakni untuk peningkatan koordinasi, terutama bantuan kepolisian dalam penegakan hukum perpajakan,” katanya usai penandatanganan MoU dengan Polri. Tindakan penegakan hukum yang akan mendapat bantuan polisi antara lain penagihan, penyitaan, serta penyanderaan (gizjeling). Polisi juga akan membantu dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan masalah pajak. Bahkan, kalau dibutuhkan, polisi akan mengawal aparat pemeriksa pajak. “Penyidik pajak tidak mempunyai kewenangan menangkap dan menahan. Dengan kerjasama ini, kami juga bisa meminta bantuan untuk penangkapan dan penahanan wajib pajak,” ujar Tjiptardjo. Singkatnya, penanganan kasus pidana pajak akan lebih cepat. Selain itu, Ditjen Pajak dan Polri juga akan saling tukar menukar informasi. Contoh, jika polisi menemukan indikasi pelanggaran pajak saat bertugas, mereka akan menyampaikan informasi ini ke Ditjen Pajak. Sebaliknya, jika dalam proses penyelidikannya, Ditjen Pajak mengendus dugaan pencucian uang, mereka akan membagi temuan itu ke polisi. Jadi,” Ditjen Pajak dan polisi tidak akan overlapping, karena semua sesuai tugasnya namun saling melengkapi,” kata Tjiptardjo. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi berjanji akan membantu Ditjen Pajak, termasuk mendidik dan melatih para penyidik pajak.” Kami segera menyusun prosedur operasional standar sebagai tindak lanjut MoU ini, serentak di seluruh Indonesia,” ujar dia. Tetapi, Ito menambahkan, polisi tidak akan masuk domain pajak tanpa mendapatkan lampu hijau dari Ditjen Pajak. “Setelah ada permintaan dan melalui tahapan tertentu, kami memberikan bantuan termasuk gijzeling dan pemaksaan,” katanya. Uji Agung Santosa Harian Kontan, 24 Februari 2010
www.pajakpribadi.com |
