 |
|
||
|
 Jum'at, 23 Juli 2010, jppn.com
Berdasarkan Pph 25 ini, setiap kegiatan usaha apapun yang berbentuk jual beli, grosir ataupun eceran akan dikenakan pajak sebesar 0,75 persen dari jumlah peredaran bruto per unit usaha setiap bulannya. Sementara untuk pengusaha yang menjalankan melalui online, sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan jumlahnya terus mengalami perkembangan seiring terus majunya teknologi cyber ini. "Sebenarnya tidak penting di mana lapak-nya. Karena apapun bentuk usahanya dan bila telah melakukan transaksi penjualan maka wajib membayar pajak. Sementara kesulitan kita adalah tidak ada yang melapor dan masih rendahnya kesadaran para wajib pajak ini," jelas Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Iqbal Alamsyah dalam konfrensi pers, Jumat (23/7) di kantor pusat Ditjen Pajak. Selain itu diakui Iqbal, kelemahan yang masih dihadapi Ditjen Pajak adalah masalah Informasi Tekhnologi (IT) dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perpajakan. "Masalah pajak inikan masalah kejujuran. Selagi tidak jujur dan tidak melaporkan, ya itulah masalah kita. Kedepan yang Ditjen Pajak tingkatkan harus di IT dan SDM-nya. Kita akan terus berupaya menertibkan pajak melalui media online ini," kata Iqbal. Iqbal pun meminta bantuan dari masyarakat, untuk ikut membantu Ditjen Pajak dalam hal penertiban Wajib Pajak yang tidak membayar kewajiban mereka. Karena bagaimanapun, meski penjualannya melalui media online, tentu costumer dan unit usahanya diketahui oleh masyarakat selaku konsumen. "Karena mereka yang tidak membayar kewajiban
pajak, padahal ada jual beli barang, itu sama saja dengan maling.
Kita harus akui, masih banyak maling-maling ini. Usaha kita bagaimana
yang dulunya maling bisa menjadi mantan maling," kata Iqbal.(afz/jpnn)
|
