Harian Kompas, 3 Nopember 2009
Jakarta, Kompas Pembukaan - Kantor Pelayanan Pajak untuk wajib pajak besar orang pribadi atau kerap disebut KPP orang kaya, mampu memaksa orang-orang berpenghasilan di atas rata-rata penduduk Indonesia untuk membayar pajak hingga 45 kali lebih besar daripada pembayaran normal.
Hal ini dimungkinkan setelah wajib pajak disodori data sejarah pembayaran pajaknya dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Joko Slamet Suryoputro mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (2/11).
Menurut Joko, salah seorang dari 1.200 wajib pajak di KPP orang kaya dilaporkan biasa membayar pajak hanya Rp 2 miliar per tahun. Namun, setelah masuk ke dalam KPP orang kaya, pembayaran pajaknya mencapai Rp 90 miliar. Dengan demikian, selama ini, dia membayar pajak 45 kali lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya.
”Orang tersebut akhirnya bersedia membayar penuh setelah mendapatkan penjelasan dari petugas account representative (AR), aparat pajak yang ditugasi berkomunikasi secara langsung dengan wajib pajak. Dia membayar pokok sekaligus dendanya Rp 90 miliar. Itu jauh lebih murah dibandingkan jika ada pemeriksaan pajak,” ujar Joko.
Orang yang membayar kekurangan pajak pada saat konsultasi dengan AR hanya akan dibebani denda keterlambatan, maksimal 48 persen dari pokok kekurangannya. Namun, jika wajib pajak menolak melunasi dan memilih diperiksa lanjutan, dia akan dikenai denda 200 persen dari total pajak kurang bayarnya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bukti permulaan tindak pidana keuangan, pembayaran pajaknya bisa ditambah denda 400 persen dari total kewajibannya.
Joko menyebutkan, beberapa wajib pajak tersebut ketahuan hanya memberikan informasi yang tidak lengkap mengenai jumlah saham yang dimilikinya. ”Sering kali, jumlah saham yang dilaporkan lebih kecil 2-3 kali daripada yang seharusnya. Kami juga mendeteksi pembagian dividen dari perusahaan di Jepang kepada warga negara Indonesia yang tidak dilaporkan,” ujarnya.
Wajib diawasi
Ekonom Dradjad H Wibowo mengatakan, perilaku aparat pajak wajib diawasi karena pengejaran target penerimaan pajak semakin gencar. ”Apalagi, realisasi penerimaan yang turun tahun 2009,” ujarnya.
Pemerhati Ekonomi, Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo, mengatakan, upaya menambah basis pajak sebaiknya dengan mengalihkan ketergantungan pada Pajak Penghasilan (PPh) ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
”Seperti Singapura yang menurunkan tarif PPh, tetapi menetapkan nomenklatur baru, yakni Pajak Barang dan Jasa,” ujarnya.

www.pajakpribadi.com