 |
|
||
|
| Orang Pribadi Yang Punya Usaha atau Pekerjaan Bebas Yang Membuat Pembukuan. |
Contoh Kasus: Benny Santoso, bertempat tinggal di Jl. Kutilang No. 40, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11620, nomor telepon 5858266, terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dengan NPWP: 04.556.432.5-035.000. Ia berusaha dalam bidang perdagangan bahan bangunan dengan merek usaha “Jaya Makmur” berlokasi di Jl. Meruya Ilir Raya No. 33, nomor telepon 5867812. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Rahmat Santoso dalam tahun 2005 adalah sebagai berikut: · Linda Wiguna, istri (sebagai ibu rumah tangga), lahir tanggal 14 Februari 1970.· Mariana Santoso, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 3 Juli 1994. · Andrian Santoso, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 24 Mei 1998. Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi Komersial (tahun buku 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005):
Selama tahun 2005 sudah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 78.400.000,- Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan PPh terutang atas nama Benny Santoso dan jumlah PPh yang lebih/kurang dibayar untuk tahun pajak 2005 serta bagaimana pengisiannya di Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi? Penjelasan: Dasar Hukum: q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (link dengan “UU_PPh.html”) tentang Pajak Penghasilan. q Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 (link dengan “Kep_220_2002.html”) tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan. Pasal 6 ayat (1) UU PPh Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pasal 9 ayat (1) UU PPh Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; h. Pajak Penghasilan; i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta
sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: a) Sesuai dengan KEP-220/PJ./2002, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. b) Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh. c) Sesuai dengan PP Nomor 131 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. d) Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh. e) Biaya lain-lain jika tidak dapat dijelaskan atas apa, maka tidak boleh dibebankan secara fiskal (kontra Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh). Perhitungan PPh Terutang dan PPh Kurang Bayar Penghasilan Neto Fiskal 344,400,000 Dikurangi: PTKP (K/2) (15,600,000) Penghasilan Kena Pajak 328,800,000 PPh terutang: 5% x 25,000,000 = 1,250,000 10% x 25,000,000 = 2,500,000 15% x 50,000,000 = 7,500,000 25% x 100,000,000 = 25,000,000 35% x 128,800,000 = 45,080,000 Total PPh terutang 81,330,000 Kredit Pajak: PPh Pasal 25 = 78,400,000 PPh Kurang Bayar = 2,930,000 Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak Berikutnya: 1/12 x 81,330,000 = 6,777,500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- = Contoh pengisian Form 1770 WPOP yang menggunakan pembukuan
|
