Penghitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Pegawai yang memiliki NPWP

Billy Arman adalah pegawai tetap di PT PQR, ia telah memiliki NPWP (04.123.456.7-036.000). PT PQR adalah perusahaan yang bergerak dalam industri farmasi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 24232. Pada bulan Maret 2009 Billy Arman memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar Rp 5.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000. Billy Arman menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

a.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Maret 2009:

Penghasilan bruto sebulan Pengurangan:			Rp 5.000.000
- Biaya jabatan (5% x Rp 5.000.000)		Rp 250.000
- Iuran Pensiun		Rp   30.000
			Rp 280.000
Penghasilan Neto sebulan			Rp 4.720.000
Penghasilan Neto setahun	12 x Rp.4.720.000		Rp 56.640.000
PTKP setahun:
- untuk WP sendiri		Rp 15.840.000
- tambahan WP kawin		Rp   1.320.000
- tambahan untuk 2 anak	2 x Rp 1.320.000	Rp   2.640.000
			Rp 19.800.000
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp 36.840.000
PPh Pasal 21 terutang setahun	5% x Rp36.840.000		Rp   1.842.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan	Rp 1.842.000 / 12		Rp.     153.500
Jumlah PPh Pasal 21 bulan Maret 2009			Rp      153.500

b.

Besarnya penghasilan yang diterima Billy Arman apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung pemerintah

Penghasilan bruto sebulan Dikurangi iuran pensiun Dikurangi PPh Pasal 21 terutang Besarnya penghasilan yang diterima

Rp 5.000.000 Rp (30.000) Rp (153.500) Rp 4.816.500

c.

Besarnya penghasilan yang diterima Billy Arman apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah:

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak Ditanggung Pemerintah Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Besarnya penghasilan yang diterima

Rp 4.816.500 Rp     153.500 Rp 4.970.000

d.

Karena Billy Arman memiliki NPWP maka atas PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan Februari sampai dengan bulan November 2009 mendapat fasilitas Ditanggung Pemerintah dengan syarat jumlah penghasilan bruto sebulan tidak melebihi Rp 5.000.000.