Data Wajib Pajak

Samuel Lukito, seorang pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan eceran khusus barang-barang elektronik, terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit. Suparman berstatus kawin dengan 3 anak dan istrinya tidak bekerja.

Identitas Samuel Lukito adalah sebagai berikut:

NPWP                            : 06.370.538.4-047.000

            Alamat rumah                : Jl. Pluit Raya II No. 5, Pluit – Penjaringan

  Jakarta Utara

           

Daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan Samuel Lukito dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut:

 

No.	Nama	Usia	Hubungan Keluarga	Keterangan
1	Helen Sofia	41 thn	Istri	Ibu Rumah Tangga
2	Alex Lukito	17 thn	Anak Kandung	Pelajar
3	Valerie Lukito	13 thn	Anak Kandung	Pelajar
4	Bony Lukito	10 thn	Anak Kandung	Pelajar

 

 

Samuel Lukito
PENGHITUNGAN SPT TAHUN 2007
Total Peredaran Usaha Tahun 2007
	Januari	15.250.000
	Februari	13.880.000
	Maret	14.760.000
	April	15.430.000
	Mei	17.698.000
	Juni	18.875.000
	Juli	16.247.000
	Agustus	19.552.000
	September	18.995.000
	Oktober	17.894.000
	November	19.747.000
	Desember	21.948.000
		210.276.000

 

 

Selama tahun 2007 sudah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp.1.780.000,-

Bunga deposito yang diperoleh Samuel selama setahun adalah sebesar Rp. 11.280.000,- (net)

Daftar Harta Samuel adalah sebagai berikut:

 

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Rumah, Jl. Pluit Raya II No. 5	1989	126.000.000
2	Warisan Uang Tunai	2005	80.000.000
3	Uang Tunai	2007	95.000.000
4	Deposito	2007	235.000.000

 

 

Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan PPh terutang atas nama Samuel Lukito dan jumlah PPh yang lebih/kurang dibayar untuk tahun pajak 2007 serta bagaimana pengisiannya di Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 ?

 

Penjelasan:

 

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

 

Pasal 1

 

1)      Besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

2)      Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2007.

 

Pasal 2

 

Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan bermaksud menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

 

 

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

 

Pasal 2

 

1)      Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.

2)      Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

3)      Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

 

Pasal 6

 

1)      Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.

2)      Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

 

Berdasarkan Lampiran Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000, persentase norma penghitungan penghasilan neto bagi pedagang besar alat elektronik adalah sebesar 25%.

 

 

Perhitungan PPh Terutang dan PPh Kurang Bayar
Peredaran usaha Bruto tahun 2007						210.276.000
Penghasilan Netto (30% X Rp 210.276.000)						63.082.800
Dikurangi: PTKP (K/3)						18.000.000
Penghasilan Kena Pajak						45.082.800
PPh terutang:
5%	X	25.000.000	=	1.250.000
10%	X                       20.082.000   =			2.008.200
		Total PPh terutang				3.258.200
Kredit Pajak:
PPh Pasal 25			=			1.780.000
PPh Kurang Bayar			=			1.478.200
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak Berikutnya:
1/12	X	3.258.200	=			271.500

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh pengisian Form 1770 Samuel Lukito yang menggunakan Norma

Pengisian Lampiran IV Form SPT Tahunan Orang Pribadi tentang Daftar Harta dan Kewajiban ditinjau dari segi resiko perpajakan