DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : dst

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN DASAR

PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA PENGALIHAN HARTA YANG DIPEROLEH

DARI BANTUAN, SUMBANGAN, HIBAHAN DAN WARISAN YANG MEMENUHI

SYARAT SEBAGAI BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB

PAJAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

Pasal 1

(1) Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;

(2) Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan

tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima

pengalihan harta tersebut adalah :

a. apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun

1986 atau sebelumnya, sama besarnya dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang

tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) tahun pajak 1986, atau

b. apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak

diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, atau

c. jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan;

(3) Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah

. dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

(4) Untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang meng-

alihkan harta tersebut tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta

tersebut adalah sama besarnya dengan 60% (enam puluh persen) dari harga pasar wajar harta

tersebut pada saat terjadinya pengalihan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Februari 1995

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

www.pajakpribadi.com