DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : 

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002

tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan

Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau

Bangunan, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara

Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau

Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)

sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah

Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);

4. Keputusan Menteri Keuangan 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan

Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN;

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang

dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan

dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya

keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan

dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,

kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah

kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;

Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang

menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

Pasal 4

Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui:

(1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan

perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

(2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan

Subjek Pajak, selain yang tersebut pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), pihak penyewa wajib:

a. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya

sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;

b. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

c. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor

Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah

bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

(2) Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2), pihak yang menyewakan wajib:

a. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran

atau terutangnya sewa;

b. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor

pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah

bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

Pasal 6

(1) Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara penghasilan dan biaya

yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan dengan penghasilan dan biaya

lainnya.

(2) Bagi Wajib Pajak yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan atau

bangunan tidak diwajibkan membayar Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pasal 7

(1) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan

pelaksanaannya dimulai sebelum bulan Mei 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar

6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

(2) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi

pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10%

(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

(3) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya setelah bulan April

2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan

tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai

persewaan;

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak Nomor : SE-22/PJ.41/1996 tanggal 14 Juni 1996 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 April 2002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

www.pajakpribadi.com