DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan

Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3985);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan

Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal 1

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda

pembayaran:

a. pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah;

b. kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan

likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya, sehingga tidak dapat memenuhi

kewajiban pajaknya pada waktunya, dengan menggunakan formulir sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan secara tertulis

paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir

kecuali dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya, dapat diajukan setelah

batas waktu tersebut, disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau

ditunda dan dilampiri dengan bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya.

(3) Atas setiap permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan bukti

penerimaan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan

Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus :

a. bersedia memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kecuali apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak

menganggap tidak perlu; dan

b. tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.

(2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa bank garansi, perhiasan,

kendaraan bermotor, gadai dari barang bergerak lainnya, penyerahan hak milik secara

kepercayaan, hipotik, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat

deposito.

Pasal 3

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), menerbitkan keputusan yang dapat

berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak, dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima seluruhnya atau sebagian, maka Kepala Kantor

Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:

a. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak dengan masa angsuran:

(1) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut, untuk

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a;

(2) paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b;

dengan jumlah angsuran yang sama besarnya setiap bulan, dengan menggunakan formulir

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini; atau

b. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dengan masa penundaan:

(1) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut, untuk

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a;

(2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan, untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b;

dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan

Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a ditolak

maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran atau

Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan

tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima, dan Surat

Keputusan Angsuran atau Penundaan harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka

waktu tersebut berakhir.

(5) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan

pembayaran, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 4

(1) Apabila Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf a, ternyata mempunyai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maka pengembalian

kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.

(2) Utang Pajak dimaksud dalam ayat (1) adalah sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak yang

tercantum pada STP, SKPKB, atau SKPKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang.

Pasal 5

Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak

dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan,

gugatan atau banding, atau pengurangan/penghapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat

ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

Pasal 6

Apabila ternyata bahwa ketentuan mengenai tanggal dan atau jumlah angsuran yang tercantum dalam

Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya,

atau setelah berakhirnya masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Penundaan

Pembayaran Pajak ternyata Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak

melaksanakan tindakan penagihan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Pasal 7

Permohonan Wajib Pajak yang diterima sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini,

diproses berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ./1995 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 8

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :

KEP-53/PJ./1995 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran

Pajak, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

HADI POERNOMO

www.pajakpribadi.com