 |
|
||
|
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4067); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520); 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnya Biaya jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. 2. Pejabat Negara adalah : a) Presiden dan Wakil Presiden; b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung; e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung; f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda; g) Jaksa Agung; h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi; i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten; j) Walikota dan Wakil Walikota. 3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. 4. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 5. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. 6. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 7. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. 8. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. 9. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. 10. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. 11. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja. 12. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. 13. Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. 14. Upah satuan adalah upah yang yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan Produk yang dihasilkan. 15. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan. 16. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. 17. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 18. Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan. 19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga. 20. Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang-perorang sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling. 21. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. BAB II PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK Pasal 2 (1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah : a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau Iembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua; d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri; f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi; g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. (2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. (3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d, e, dan g termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Pasal 3 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4 Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah : a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; b. pejabat perwakilan organisasi internasionaI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. BAB III PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK Pasal 5 (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis; e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari : 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7); 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 3. olahragawan; 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; 7. agen iklan; 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan; 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 10. peserta perlombaan; 11. petugas penjaja barang dagangan; 12. petugas dinas luar asuransi; 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya. (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). (3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pasal 6 Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Pasal 7 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2); c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah; e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja; f. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. BAB IV PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN Pasal 8 (1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan : a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan; b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. (2) Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan. (3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut : Setahun Sebulan a. untuk diri pegawai Rp 2.880.000,00 Rp 240.000,00 b. tambahan untuk pegawai Rp 1.440.000,00 Rp 120.000,00 yang kawin c. tambahan untuk setiap anggota Rp 1.440.000,00 Rp 120.000,00 keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang (4) Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c. (5) Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c. (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e. (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Pasal 9 (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan. (2) pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 24.000,00 tersebut. (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360. (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan. (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3). (6) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3). (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. BAB V TARIF DAN PENERAPANNYA Pasal 10 (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari : a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan; c. pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai; d. distributor Perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. (2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) : a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP; b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP; c. bagi pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP; d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan. Pasal 11 Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa : a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 12; b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun. Pasal 12 Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8). Pasal 13 (1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6; b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari; c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. (3) Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Pasal 14 (1) Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut : a. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen); b. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen); c. penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen); d. penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen). (2) Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang. Pasal 15 Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah. Pasal 16 (1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut. (2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri. Pasal 17 Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Pasal 18 PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Pasal 19 Cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK Pasal 20 (1) Setiap Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. (2) Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. (3) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Pasal 21 (1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim. (2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2). (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. (5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. (6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. (7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Pasal 22 (1) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. (2) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 penghitungannya sebagai berikut : a. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan; b. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan; c. dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoIeh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan. (3) Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali. (4) Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali. Pasal 23 (1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. (2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim. (4) Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2). (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan. (6) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan. (7) Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang. (8) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya. (9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. (10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. (11) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK Pasal 24 (1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Pasal 25 Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final. Pasal 26 Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada : a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan; b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja; c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan. BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING Pasal 27 Pemotong Pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-235/PJ./1999 tanggal 17 September 1999 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26" (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 29 Desember 2000 DIREKTUR JENDERAL ttd MACHFUD SIDIK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ./2000 TANGGAL 29 Desember 2000 CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 I UMUM A. Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun 1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan. 2. a. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12. b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. c. Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun. d. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12. e. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja. 3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut : 1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; 2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26. b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas. c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26. 4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut : a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan); b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21; c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan; d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b. 5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3. 6. Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan dengan gaji bulanannya. 7. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut : a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember; b. penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut; d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 8. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut : a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun; b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut dalam angka 2 huruf a, c, dan d. B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur 1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut : a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. 2. Dalam hal penerima penghasilan tersebut dalam angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atas jumlah penghasilan bruto. 3. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. 4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan. II. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP 1. DENGAN GAJI BULANAN Contoh penghitungan : 1.1 Sudiro bekerja pada perusahaan PT Maju Bersama dengan memperoleh gaji sebulan Rp 650.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00. Sudiro menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut : Gaji sebulan Rp 650.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan : 5% X Rp 650.000,00 Rp 32.500,00 2. Iuran pensiun Rp 25.000,00 --------------------------- Rp 57.500,00 ---------------------- Penghasilan neto sebulan Rp 592.500,00 Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 592.500,00 Rp 7.110.000,00 3. PTKP setahun - untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00 - tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00 ------------------------ Rp 4.320.000,00 ------------------------ Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 2.790.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 2.790.000,00 = Rp 139.500,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 139.500,00 : 12 = Rp 11.625,00 Catatan : Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. 1.2 Abrar pegawai pada perusahaan PT Mahardika, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 1.000.000,00. PT Mahardika mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Mahardika menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Abrar membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Mahardika juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Mahardika membayar iuran pensiun untuk Abrar ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 40.000,00, sedangkan Abrar membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 Gaji sebulan Rp 1.000.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 5.000,00 Premi Jaminan Kematian Rp 3.000,00 ------------------------- Penghasilan bruto Rp 1.008.000,00 Pengurangan 1. Biaya jabatan 5% x Rp 1.008.000,00 Rp 50.400,00 2. Iuran Pensiun Rp 25.000,00 3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 20.000.00 -------------------------- Rp 95.400,00 -------------------------- Penghasilan neto sebulan Rp 912.600,00 Penghasilan neto setahun 12 x Rp 912.600,00 Rp 10.951.200,00 4. PTKP Untuk Wajib Pajak sendiri Rp 2.880.000,00 Tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00 ------------------------ Rp 4.320.000,00 ------------------------ Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 6.631.200,00 Pembulatan Rp 6.631.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 6.631.000,00 = Rp 331.550,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 331.550,00 : 12 = Rp 27.629,00 1.3 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Contoh Penghitungan Ngurah bekerja pada PT Bintang Abadi sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2001. Ngurah menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 1.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 25.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut : Gaji sebulan Rp 1.500.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan : 5% x Rp 1.500.000,00 = Rp 75.000,00 2. Iuran Pensiun Rp 25.000,00 ------------------- Rp 100.000,00 ----------------------- Penghasilan neto sebulan Rp 1.400.000,00 Penghasilan neto setahun 4 x Rp 1.400.000,00 = Rp 5.600.000,00 3. PTKP untuk Wajib Pajak Rp 2.880.000,00 tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00 ------------------------ Rp 4.320.000,00 ------------------------ Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 1.280.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 1.280.000,00 = Rp 64.000,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 64.000,00 : 4 = Rp 16.000,00 1.4 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam tahun pajak. 1.4.1 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri baru dimulai setelah permulaan tahun pajak. George S Jr. (K/3) mulai bekerja 1 September 2001. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2002. Selama Tahun 2001 menerima gaji per bulan Rp 6.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut : Gaji 4 bulan = 4 x Rp 6.000.000,00 = Rp 24.000.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% X Rp 24.000.000,00 = Rp 1.200.000,00 Maksimum diperkenankan (4 x Rp 108.000,00) Rp 432.000,00 -------------------------- Penghasilan neto atas gaji 4 bulan Rp 23.568.000,00 Penghasilan neto setahun : 12/4 x Rp 23.568.000,00 = Rp 70.704.000,00 2. PTKP (K/3) setahun untuk Wajib Pajak Rp 2.880.000,00 tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00 tambahan 3 orang anak (3 x Rp 1.440.000,00) Rp 4.320.000,00 Rp 8.640.000,00 -------------------------- Penghasilan Kena Pajak = Rp 62.064.000,00 PPh Pasal 21 setahun - 5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00 - 10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00 - 15% x Rp 12.064.000,00 Rp 1.809.600,00 ------------------------ Rp 5.559.600,00 PPh Pasal 21 terutang 4/12 x Rp 5.559.600,00 = Rp 1.853.200,00 1.4.2 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak. David Backham (K/3) mulai bekerja Mei 1999 dan berhenti bekerja sejak 1 Mei 2001. Selama tahun 2001 menerima gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada bulan April 2001 menerima bonus sebesar Rp 10.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah : Gaji 4 bulan = 4 x Rp 6.000.000,00 = Rp 24.000.000,00 Gaji setahun = 12/4 x Rp 24.000.000,00 =Rp 72.000.000,00 Bonus =Rp 10.000.000,00 ---------------------------- Penghasilan bruto Rp 82.000.000,00 Pengurangan : 1. Biaya jabatan : 5% x Rp 82.000.000,00 = Rp 4.1000.000,00 Maksimum diperkenankan 12 x Rp 108.000,00 Rp 1.296.000,00 -------------------------- Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus Rp 80.704.000,00 2. PTKP (K/3) setahun untuk Wajib Pajak Rp 2.880.000,00 tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00 tambahan 3 orang anak (3 x Rp 1.440.000,00) Rp 4.320.000,00 Rp 8.640.000,00 -------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 72.064.000,00 PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus Rp 7.059.600,00 PPh Pasal 21 atas gaji setahun Rp 5.559.600,00 --------------------------- PPh Pasal 21 atas bonus Rp 1.500.000,00 PPh Pasal 21 terutang atas gaji : 4/12 x Rp 5.559.600,00 Rp 1.853.200,00 Catatan : Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan, yakni untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas bagian tahun pajak. 2. DENGAN GAJI MINGGUAN Contoh penghitungan : 2.1 Andi, menikah dengan satu anak, bekerja pada Perusahaan PT Indonesia Berjaya menerima gaji mingguan sebesar Rp 200.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 : Gaji sebulan adalah = 4 x Rp 200.000,00 =Rp 800.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan = 5% x Rp 800.000,00 =Rp 40.000,00 -------------------------- Penghasilan neto sebulan Rp 760.000,00 Penghasilan neto setahun adalah : 12 x Rp 760.000,00 Rp 9.120.000,00 2. PTKP untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00 tambahan untuk 1 anak Rp 1.440.000,00 ------------------------ Rp 5.760.000,00 ------------------------ Penghasilan Kena Pajak setahun adalah Rp 3.360.000,00 PPh Pasal 21 = 5% x Rp 3.360.000,00 = Rp 168.000,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 168.000,00 : 12 = Rp 14.000,00 PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan Rp 14.000,00 : 4 = Rp 3.500,00 2.2 Asep pegawai pada perusahaan PT Sukabumi Jaya dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 250.000,00. Asep kawin dan mempunyai seorang anak. PT Sukabumi Jaya masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Sukabumi Jaya membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Asep membayar iuran pensiun Rp 1.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Penghasilan sebulan = 4 x Rp 250.000,00 = Rp 1.000.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 10.000,00 Premi Jaminan Kematian Rp 3.000,00 ------------------------ Penghasilan bruto Rp 1.013.000,00 Pengurangan : 1. Biaya jabatan 5% x Rp 1.013.000,00 Rp 50.650,00 2. Iuran pensiun Rp 1.000,00 3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 20.000,00 ------------------- Rp 71.650,00 --------------------------- Penghasilan neto sebulan adalah Rp 941.350,00 Penghasilan neto setahun 12 x Rp 941.350,00 Rp 11.296.200,00 4. PTKP : untuk wajib pajak Rp 2.880.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00 tambahan seorang anak Rp 1.440.000.00 ------------------------ Rp 5.760.000,00 ------------------------ Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 5.536.200,00 Pembulatan Rp 5.536.000,00 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 5.536.000,00 = Rp 276.800,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 553.600,00 : 12 = Rp 23.066,00 PPh Pasal 21 mingguan Rp 23.066,00 : 4 = Rp 5.766,00 Catatan : Dalam hal Asep menerima gaji harian, untuk menghitung PPh Pasal 21-nya, harus terlebih dahulu dicari gaji sebulan, yakni gaji sehari dikalikan dengan 26. 3. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL Sudiro sebagaimana tersebut dalam contoh 1.1 di atas pada bulan Juni 2001 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2001. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Sudiro menerima rapel sejumlah Rp 500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2001). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2001 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut : Gaji Rp 750.000,00 Pengurangan : 1. Biaya jabatan : 5% x Rp 750.000,00 Rp 37.500,00 2. Iuran Pensiun Rp 25.000,00 ------------------- Rp 62.500,00 ------------------------ Penghasilan neto sebulan Rp 687.500,00 Penghasilan neto setahun : 12 x Rp 687.500,00 Rp 8.250.000,00 3. PTKP (K/-) untuk wajib pajak Rp 2.880.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00 ------------------------ Rp 4.320.000,00 ------------------------ Penghasilan Kena Pajak Rp 3.930.000,00 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 3.930.000,00 = Rp 196.500,00 PPh PasaI 21 sebulan Rp 196.500,00 : 12 Rp 16.375,00 PPh Pasal 21 Jan. s.d Mei 2001 seharusnya adalah : 5 x Rp 16.375,00 Rp 81.875,00 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Jan. s.d. Mei 2001 = 5 x Rp 11.625 = Rp 58.125,00 ----------------------- PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 23.750,00 III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN) 1. Penghitungan PPh Pasal 21 pada tahun pertama dibayarkannya uang pensiun secara bulanan Asep Surasep berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, pegawai pada PT Slipi Jaya, pada tanggal 1 Juli 2001 berhenti bekerja karena pensiun. Penghasilan Asep Surasep dari PT Slipi Jaya berupa gaji setiap bulan adalah Rp 5.000.000,00. Dia juga membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Bakti Nusa yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp 250.000,00 Penghitungan kembali penghasilan tahunan dan PPh Pasal 21 yang terutang oleh PT Slipi Jaya pada saat Asep Surasep berhenti bekerja yang dituangkan dalam bukti Pemotongan untuk masa Januari s.d. Juni 2001 adalah sebagai berikut : Gaji (Jan s.d. Juni 2001) Rp 30.000.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 30.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 Maksimum diperkenankan : 6 x Rp 108.000,00 = Rp 648.000,00 2. Iuran pensiun : 6 x Rp 250.000,00 = Rp 1.500.000,00 ------------------------ Rp 2.148.000,00 -------------------------- Penghasilan neto adalah Rp 27.852.000,00 3. PTKP untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00 tambahan untuk 2 orang anak Rp 2.880.000,00 ------------------------ Rp 7.200.000,00 ------------------------ Penghasilan Kena Pajak Rp 20.652.000,00 PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp 20.652.000,00 = Rp 1.032.600,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong (Jan.- Jun. 2001) Rp 1.800.200,00 -------------------------- PPh Pasal 21 lebih dipotong Rp 767.600,00 (kelebihan pemotongan tersebut dikembalikan oleh PT Slipi Jaya kepada Asep Surasep bersamaan dengan saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21) Pada bulan Juli 2001, Asep Surasep mulai menerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp 3.000.000,00 dari Dana Pensiun Bakti Nusa. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan tersebut oleh Dana Pensiun Bakti Nusa adalah : Pensiun sebulan adalah Rp 3.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 36.000,00 --------------------------- Penghasilan neto sebulan Rp 2.964.000,00 Penghasilan neto Juli s.d. Des 2001 6 x Rp 2.964.000,00 Rp 17.784.000,00 Penghasilan neto dari PT Slipi Jaya sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Rp 27.852.000,00 -------------------------- Jumlah penghasilan neto tahun 2001 Rp 45.636.000,00 PTKP : untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00 tambahan untuk 2 orang anak Rp 2.880.000,00 ------------------------ Rp 7.200.000,00 -------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 38.436.000,00 PPh Pasal 21 terutang adalah : 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% x Rp 13.436.000,00 = Rp 1.343.600,00 ------------------------ Rp 2.593.600,00 PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan bukti pemotongan Rp 1.800.200,00 ------------------------ PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Bakti Nusa, selama 6 bulan adalah Rp 793.400,00 Pensiun yang harus dipotong dari pensiun bulanan adalah : Rp 793.400,00 : 6 = Rp 132.233,00 2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran pensiun bulanan kepada Asep Surasep seperti contoh III.1 di atas, mulai Januari 2002 dilakukan sebagai berikut : Pensiun sebulan adalah Rp 3.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 36.000,00 ---------------------- Penghasilan neto sebulan Rp 2.964.000,00 Penghasilan neto disetahunkan 12 x Rp 2.964.000,00 = Rp 35.568.000,00 PTKP : untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00 tambahan untuk 2 orang anak Rp 2.880.000,00 ------------------------ Rp 7.200.000,00 ---------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 28.368.000,00 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% x Rp 3.368.000,00 = Rp 336.800,00 ------------------------ Rp 1.586.800,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 1.586.800,00 : 12 = Rp 132.233,00 IV. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA Contoh penghitungan : 1. Ana Hernawanti adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing ABC Co., pada bulan Maret 2001 memperoleh penghasilan sebesar Rp 26.000.000,00. Suami Ana Hernawanti bekerja pada PT. Giat Untung. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2001 sebagai berikut : Penghasilan bruto Maret 2001 Rp 26.000.000,00 PTKP (bulan Maret 2001) - Untuk Wajib Pajak (karena suami bekerja) Rp 240.000,00 -------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 25.760.000,00 PPh Pasal 21 adalah : 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% x Rp 760.000,00 = Rp 76.000,00 ------------------------ Rp 1.326.000,00 V. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA YANG DIBERIKAN, TERMASUK YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF e ANGKA 2 S.D. 13, KOMISI AGEN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, JASA PRODUKSI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PADA DANA PENSIUN 1. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium penceramah Satriyono, MBA adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.500,000,00 PPh Pasal 21 yang terutang : 5% x Rp 2.500.000,00 = Rp 125.000,00 2. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi Budi adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Raya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar Rp 1.500.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp 1.500.000,00 = Rp 75.000,00 3. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan Reni adalah seorang petenis professional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen tenis Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka tersebut adalah : 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% x Rp 5.000.000,00 = Rp 500.000,00 ------------------------ Rp 1.750.000,00 4. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak Orang Pribadi Nugraha, pemilik Toko Sumber Rasa, merupakan agen tunggal dari hasil produksi PT Selalu Jaya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar Rp 40.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% x Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 ------------------------ Rp 3.750.000,00 5. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai Endiyanto bekerja pada PT Cepat Untung. Pada tanggal 1 Januari 2002 telah berhenti bekerja pada PT Cepat Untung karena pensiun. Pada bulan Maret 2002 Endiyanto menerima jasa produksi tahun 2001 dari PT Cepat Untung sebesar Rp 30.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% x Rp 5.000.000,00 = Rp 500.000,00 ------------------------ Rp 1.750.000,00 6. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap Made Budi adalah seorang komisaris di PT Abadi, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam bulan Desember 2001 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah : 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% X Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp 10.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 ------------------------ PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 5.250.000,00 7. Contoh penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pengambilan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun : Perlakuan perpajakan atas penarikan dana pensiun ini adalah dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Apabila penarikan dana pensiun dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwim maka pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 25.000.000,00; b. Tarif 10% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00; c. Tarif 15% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00; d. Tarif 25% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00; e. Tarif 35% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 200.000.000,00. Contoh penghitungan : Munarwan adalah pegawai PT Abadi menerima gaji Rp 2.000.000,00 sebulan. PT Abadi mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi membayar iuran dana pensiun untuk Munarwan sebesar Rp 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Bahagia, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Munarwan membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp 50.000,00 sebulan. Bulan April 2001 Munarwan memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana .pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000,00. Kemudian bulan Juni 2001 untuk biaya sekolah anaknya, ia menarik lagi dana sebesar Rp 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2001 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp 25.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah : a. atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00 5% x Rp 20.000.000,00 Rp 1.000.000,00 b. atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00 5% x Rp 5.000.000,00 Rp 250.000,00 10% x Rp 10.000.000,00 Rp 1.000.000,00 c. atas penarikan dana sebesar Rp 25.000.000,00 10% x Rp 15.000.000,00 Rp 1.500.000,00 15% x Rp 10.000.000,00 Rp 1.500.000,00 ------------------------ Jumlah PPh Pasal 21 atas seluruh penarikan dana Rp 5.250.000,00 VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA AHLI Contoh penghitungan : Ir Mukhlis adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2001 menerima honorarium sebesar Rp 100.000.000,00 dari PT ESA Construction sebagai imbalan pemberian jasa teknik yang dilakukannya. Penghitungan PPh Pasal 21 : 15% x (50% x Rp 100.000.000,00) = Rp 7.500.000,00 VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN 1. DENGAN UPAH HARIAN Contoh penghitungan : Rasyid (tidak menikah) pada bulan Maret 2001 bekerja pada perusahaan PT Amanah, menerima upah sebesar Rp 30.000,00 per hari. Penghitungan PPh Pasal 21 Upah sehari Rp 30.000,00 Upah sehari di atas Rp 24.000,00 = Rp 30.000,00 - Rp 24.000,00 Rp 6.000,00 PPh Pasal 21 = 5% x Rp 6.000,00 = Rp 300,00 (harian) Pada hari kesembilan dalam bulan takwim yang bersangkutan, Rasyid telah menerima penghasilan sebesar Rp 270.000,00, sehingga telah melebihi Rp 240.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Rasyid pada bulan Maret 2001 dihitung sebagai berikut : Upah 9 hari kerja Rp 270.000,00 PTKP : 9 x (Rp 2.880.000,00/360) Rp 72.000,00 --------------------- Upah harian terutang pajak Rp 198.000,00 PPh Pasal 21 = 5% x Rp 198.000,00 Rp 9.900,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong 8 x Rp 300,00 Rp 2.400,00 -------------------- PPh Pasal 21 kurang dipotong Rp 7.5000,00 Jumlah sebesar Rp 7.500,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp 30.000,00 sehingga upah yang diterima Rasyid pada hari kerja ke 9 adalah Rp 30.000,00 - Rp 7.500,00 = Rp 22.500,00 Pada hari kerja ke 10 dan seterusnya dalam bulan takwim yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah : Upah sehari Rp 30.000,00 PTKP Rp 2.880.000,00 : 360 Rp 8.000,00 Upah harian terutang pajak adalah Rp 22.000,00 PPh Pasal 21 terutang adalah = 5% x Rp 22.000,00 = Rp 1.100,00 2. UPAH SATUAN Contoh penghitungan : Robert adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 25.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 12 buah TV dengan upah Rp 300.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 : Upah sehari adalah : Rp 300.000,00 : 6 Rp 50.000,00 Upah diatas Rp 24.000 sehari : Rp 50.000,00 - Rp 24.000,00 Rp 26.000,00 Upah seminggu terutang pajak = 6 x Rp 26.000,00 = Rp 156.000,00 PPh Pasal 21 = 5% x Rp 156.000,00 = Rp 7.800,00 (Mingguan) 3. UPAH BORONGAN Contoh Penghitungan : a. Mulyawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 250.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah borongan sehari : Rp 250.000,00 : 2 Rp 125.000,00 Upah sehari diatas Rp 24.000,00 Rp 125.000,00 - Rp 24.000,00 Rp 101.000,00 Upah borongan terutang pajak : 2 x Rp 101.000,00 Rp 202.000,00 PPh Pasal 21 = 5% x Rp 202.000,00 Rp 10.100,00 b. PT Mentari memberikan pekerjaan dekorasi gedung secara borongan kepada Asep dengan upah Rp 3.000.000,00. Asep mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 30.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp 1.500.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 I. Atas bagian upah yang diterima oleh Asep wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh PT Mentari sebesar : 5% x (Rp 3.000.000,00 - Rp 1.500.000,00) = Rp 75.000,00 II. Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Asep sebagai berikut : a. atas pembayaran upah harian sampai dengan Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim. Upah sehari Rp 30.000,00, jumlah ini diatas Rp 24.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah : 5% x (Rp 30.000,00 - Rp 24.000,00) = Rp 300,00 b. apabila pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja telah melebihi Rp 240.000,00, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing pekerja adalah sama seperti dalam contoh VII.1 di atas. c. Apabila dalam nilai borongan termasuk biaya untuk pembelian bahan baku atau bahan penolong, maka untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang terlebih dahulu harus dikurangkan dengan biaya pembelian bahan baku atau bahan penolong tersebut. Catatan : Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium atau pembayaran lain yang jumlahnya dihitung atas dasar banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan jasa yang diberikan, misalnya uang saku harian bagi pemagang sama dengan contoh penghitungan pada angka 1 di atas. 4. UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN Contoh penghitungan : Abdullah bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2001 Abdullah hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 25.000,00. Abdullah menikah tetapi belum memiliki anak. Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Januari 2001 = 20 x Rp 25.000,00 = Rp 500.000,00 Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 500.000,00 = Rp 6.000.000,00 PTKP (K/-) adalah sebesar Rp 4.320.000,00 ------------------------ Penghasilan Kena Pajak Rp 1.680.000,00 PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar : 5% x Rp 1.680.000,00 = Rp 84.000,00 PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar : Rp 84.000,00 : 12 = Rp 7.000,00 VIII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN KARYAWATI KAWIN Contoh penghitungan : 1. Dewi adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT SCTV dengan gaji sebulan sebesar Rp 1.200.000,00. Dewi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Dewi berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Penghitungan PPh Pasal 21 : Gaji sebulan Rp 1.200.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan = 5% x Rp1.200.000,00 = Rp 60.000,00 2. Iuran pensiun Rp 50.000,00 ------------------- Rp 110.000,00 ------------------------ Penghasilan neto sebulan Rp 1.090.000,00 Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.090.000,00 = Rp 13.080.000,00 PTKP untuk wajib pajak Rp 2.880.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00 ------------------------ Rp 4.320.000,00 ------------------------ Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 8.760.000,00 PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 8.760.000,00 = Rp 438.000,00 PPh Pasal 21 sebulan adalah : Rp 438.000,00 : 12 = Rp 36.500,00 2. Fatimah karyawati dengan status menikah tetapi belum punya anak bekerja pada PT Terang Terus. Fatimah menerima gaji Rp 1.500.000,00 sebulan. PT Terang Terus mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000,00 sebulan. Fatimah juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,00 sebulan. Disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Fatimah membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Fatimah bertempat tinggal diketahui bahwa suami Fatimah tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 : Gaji sebulan Rp 1.500.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 15.000,00 Premi Jaminan Kematian Rp 4.500,00 ------------------------ Penghasilan bruto sebulan Rp 1.519.500,00 Pengurangan 1. Biaya jabatan 5% x Rp 1.519.500,00 = Rp 75.975,00 2. Iuran Pensiun = Rp 30.000,00 3. Iuran Jaminan Hari Tua = Rp 30.000,00 ------------------- Rp 135.975,00 ------------------------ Penghasilan neto sebulan Rp 1.383.525,00 Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.383.525,00 = Rp 16.602.300,00 4. PTKP untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00 ------------------------ Rp 4.320.000,00 ------------------------- Penghasilan Kena Pajak adalah Rp 12.282.300,00 Pembulatan Rp 12.282.000,00 PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 12.282.000,00 = Rp 614.100,00 PPh Pasal 21 sebulan : Rp 614.100,00 : 12 = Rp 51.175,00 Catatan : Apabila suami Fatimah bekerja, besarnya PTKP Fatimah adalah PTKP untuk diri sendiri. IX. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA : JASA PRODUKSI, TANTIEM GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN Contoh Penghitungan 1. Saptono (tidak kawin) bekerja pada PT Tri Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Saptono menerima bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Saptono membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00 Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah : A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus : Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00) = Rp 24.000.000,00 Bonus = Rp 5.000.000,00 -------------------------- Penghasilan bruto setahun = Rp 29.000.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 29.000.000,00 = Rp 1.450.000,00 Maksimum diperkenankan = Rp 1.296.000,00 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00 = Rp 720.000,00 --------------------------- Rp 2.016.000,00 ------------------------- Penghasilan neto setahun = Rp 26.984.000,00 3. PTKP setahun : untuk WP = Rp 2.880.000,00 -------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 24.104.000,00 PPh Pasal 21 terutang = 5% x Rp 24.104.000,00 = Rp 1.205.200,00 B. PPh Pasal 21 atas Gaji Gaji setahun (12 x Rp2.000.000,00) = Rp 24.000.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 24.000.000,00 = Rp 1.200.000,00 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00 = Rp 720.000,00 ------------------------ Rp 1.920.000,00 -------------------------- Penghasilan neto setahun = Rp 22.080.000,00 3. PTKP setahun : untuk WP = Rp 2.880.000,00 -------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 19.200.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 19.200.000,00 = Rp 960.000,00 C. PPh Pasal 21 atas Bonus PPh Pasal 21 atas Bonus adalah : Rp 1.205.200,00 - Rp 960.000,00 = Rp 245.200,00 2. Karyawati Sholihah (tidak kawin) bekerja pada PT Amanah dengan memperoleh gaji sebesar Rp 1.000.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dan Jaminan Hari Tua setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Sholihah membayar iuran Pensiun Rp 30.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp 2.000.000,00. Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut : A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus Gaji setahun (12 x Rp1.000.000,00) = Rp 12.000.000,00 Bonus = Rp 2.000.000,00 Premi Jaminan Kec. Kerja = 12 x Rp 10.000,00 = Rp 120.000,00 Premi Jaminan Kematian = 12 x Rp 3.000,00 = Rp 36.000,00 -------------------------- Penghasilan bruto setahun = Rp 14.156.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 14.156.000,00 = Rp 707.800,00 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 30.000,00 = Rp 360.000,00 3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 20.000,00 = Rp 240.000,00 --------------------- Rp 1.307.800,00 -------------------------- Penghasilan neto setahun = Rp 12.848.200,00 Pembulatan Rp 12.848.000,00 4. PTKP setahun : untuk WP = Rp 2.880.000,00 -------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 9.968.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 9.968.000,00 = Rp 498.400,00 B. PPh Pasal 21 atas Gaji Gaji setahun (12 x Rp1.000.000,00) = Rp 12.000.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 x Rp 10.000,00) Rp 120.000,00 Premi Jaminan Kematian (12 x Rp 3.000,00) Rp 36.000,00 --------------------------- Jumlah Rp 12.156.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 12.156.000,00 = Rp 607.800,00 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 30.000,00 = Rp 360.000,00 3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 20.000,00 = Rp 240.000,00 --------------------- Jumlah Rp 1.207.800,00 -------------------------- Penghasilan neto setahun = Rp 10.948.200,00 4. PTKP setahun : untuk WP = Rp 2.880.000,00 -------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 8.068.200,00 Pembulatan Rp 8.068.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 8.068.000,00 = Rp 403.400,00 C. PPh Pasal 21 atas Bonus PPh Pasal 21 atas Bonus adalah : Rp 498.400,00 - Rp 403.400,00 = Rp 95.000,00 X. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN dan TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DITERIMA SEKALIGUS Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon Joko telah bekerja pada perusahaan kayu lapis PT Aman Sentosa selama 10 tahun. Pada bulan Maret 2001, ia berhenti bekerja dan menerima uang pesangon sebesar Rp 80.000.000,00. Penghasilan bruto Rp 80.000.000,00 Dikecualikan dari pemotongan Rp 25.000.000,00 -------------------------- Penghasilan dikenakan pajak Rp 55.000.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% x Rp 30.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 ------------------------ = Rp 4.250.000,00 Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut bersifat final. Catatan : Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus adalah sama dengan contoh di atas. XI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING John Edward adalah seorang karyawan memperoleh gaji pada bulan Maret 2001 dalam mata uang asing sebesar US$ 2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 10.000,00 per US$ 1.00. John Edward berstatus menikah dengan 1 anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah : Gaji sebulan adalah : US$ 2,000 x Rp 10.000,00 Rp 20.000.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 108.000,00 ---------------------------- Penghasilan neto sebulan Rp 19.892.000,00 Penghasilan neto setahun 12 x Rp 19.892.000,00 Rp 238.704.000,00 2. PTKP untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00 tambahan untuk 1 anak Rp 1.440.000,00 ------------------------ Rp 5.760.000,00 ----------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 232.944.000,00 PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00 10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00 25% x Rp 100.000.000,00 Rp 25.000.000,00 35% x Rp 32.944.000,00 Rp 11.530.400,00 ------------------------- Rp 47.780.400,00 PPh Pasal 21 sebulan : Rp 47.780.400,00 : 12 = Rp 3.981.700,00 XII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING a. Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah. b. Untuk keperluan penghitungan PPh-nya, tidak dapat dip |