PERATURAN PAJAK
KEP-62/PJ./2005
ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL

25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Pasal 1

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran

bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 sehubungan dengan perubahan Penghasilan Kena Pajak

yang dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah disesuaikan

sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

564/KMK.03/2004.

(2) Permohonan pengurangan besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan disertai fotocopy Surat Pemberitahuan

Tahunan PPh 1770 atau 1770 S Tahun 2004 berikut tanda terima SPT Tahunan dan daftar susunan

keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (bulan) sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak

secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak

memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap disetujui dan Wajib

Pajak dapat melakukan pembayaran angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan

penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi untuk bulan-bulan sebelum bulan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak

yang lalu.

(2) Besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi untuk bulan-bulan setelah bulan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan tetapi sebelum permohonan pengurangan angsuran disetujui atau dikabulkan

karena lewat waktu sama dengan besarnya angsuran pajak menurut Surat Pemberitahuan

Tahunan yang telah disampaikan tersebut.

(3) Besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi untuk bulan-bulan setelah permohonan pengurangan angsuran disampaikan, sama

dengan besarnya angsuran pajak menurut Surat Keputusan Pengurangan Angsuran Bulanan

PPh Pasal 25 yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau menurut penghitungan

Wajib Pajak apabila permohonan pengurangan tersebut telah lewat waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) di atas.

Pasal 3

Peraturan ini hanya berlaku dalam masa peralihan sehubungan dengan penyesuaian Penghasilan Tidak

Kena Pajak, sehingga pengajuan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 setelah masa

peralihan ataupun karena sebab umum lainnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000

dengan tetap memperhatikan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Maret 2005

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP-62/PJ./2005

TANGGAL : 14 MARET 2005

CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 25 TAHUN 2005 YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN

PENGURANGAN ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Tata cara penghitungan sebagai dasar untuk permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Seorang Wajib Pajak dengan status K/2 mempunyai angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak

Desember 2004 sebesar Rp 100.000,00.

b. Wajib Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2005 memasukkan SPT Tahunan untuk tahun 2004

dengan data sbb:

Penghasilan Neto untuk tahun 2004 sebesar Rp 50.000.000,00. Kredit Pajak yang dipotong/dipungut

pihak lain (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24) sebesar Rp 1.230.000,00 dan kredit pajak yang dibayar

sendiri (PPh Pasal 25) sebesar Rp 1.200.000,00.

Perhitungan dalam SPT Tahunan tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Neto = Rp 50.000.000,00

- Penghasilan Tidak Kena Pajak

Diri Sendiri = Rp 2.880.000,00

Kawin = Rp 1.440.000,00

2 Tanggungan = Rp 2.880.000,00

-------------------------

= Rp 7.200.000,00

------------------------- -

- Penghasilan Kena Pajak = Rp 42.800.000,00

- PPh Terutang

5% X Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% X Rp 17.800.000,00 = Rp 1.780.000,00

-------------------------

= Rp 3.030.000,00

- PPh Dipotong/dipungut pihak lain = Rp 1.230.000,00

------------------------- -

- PPh Yang Harus Dibayar Sendiri = Rp 1.800.000,00

- PPh Dibayar Sendiri = Rp 1.200.000,00

------------------------- -

- PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) = Rp 600.000,00

- Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan tersebut adalah sebesar:

Rp 1.800.000,00

--------------------- = Rp 150.000,00

12

c. Wajib Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2005 mengajukan permohonan pengurangan besarnya

angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2005 berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP yang

disesuaikan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penghasilan Neto = Rp 50.000.000,00

- Penghasilan Tidak Kena Pajak

Diri Sendiri = Rp 12.000.000,00

Kawin = Rp 1.200.000,00

2 Tanggungan = Rp 2.400.000,00

--------------------------

= Rp 15.600.000,00

-------------------------- -

- Penghasilan Kena Pajak = Rp 34.400.000,00

- PPh Terutang

5% X Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% X Rp 9.400.000,00 = Rp 940.000,00

------------------------

= Rp 2.190.000,00

- PPh Dipotong/dipungut pihak lain = Rp 1.230.000,00

------------------------ -

- PPh Yang Harus Dibayar Sendiri = Rp 960.000,00

- PPh Pasal 25 yang telah disetor*) = Rp 550.000,00

------------------------ -

- PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar = Rp 410.000,00

Sehingga angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perhitungan permohonan pengurangan sebesar:

Rp 410.000,00 = Rp 51.250,00

------------------

8 **)

Atas pemohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak

pada tanggal 19 Mei 2005 memberikan keputusan persetujuan atas permohonan Wajib Pajak.

Berdasarkan contoh penghitungan angsuran di atas, maka angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2005 atas Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Besar angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan waktu penyampaian SPT

Tahunan, yaitu masa pajak Januari 2005 adalah sama dengan angsuran masa pajak

Desember 2004 yaitu sebesar Rp 100.000,00

2. Besar angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan setelah bulan waktu penyampaian SPT

Tahunan sebelum permohonan pengurangan angsuran disetujui, yaitu untuk masa pajak

Pebruari, Maret dan April 2005 adalah sebesar angsuran berdasarkan SPT Tahunan 2004

yaitu sebesar Rp 150.000,00

3. Besar angsuran PPh Pasal 25 setelah permohonan pengurangan disetujui, yaitu mulai

masa pajak Mei sampai dengan Desember 2005 adalah sebesar angsuran yang disetujui

oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yaitu sebesar Rp 51.250,00

Keterangan:

*) PPh Pasal 25 yang telah disetor untuk masa pajak Januari 2005 sampai dengan April 2005 yaitu

sebesar Rp550.000,00 (Rp100.000,00 + Rp150.000,00 + Rp150.000,00 + Rp150.000,00).

**) Bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan yaitu 8 bulan (12 bulan dikurangi bulan

Januari, Pebruari, Maret, April).

www.pajakpribadi.com

Copyright (c) 2006 pajakpribadi.com | OMNI SUKSES UTAMA | Ketentuan Layanan