 |
|
||
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK. Pasal 1 (1) Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 sehubungan dengan perubahan Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah disesuaikan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.03/2004. (2) Permohonan pengurangan besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan disertai fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 1770 atau 1770 S Tahun 2004 berikut tanda terima SPT Tahunan dan daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak. (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (bulan) sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap disetujui dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Pasal 2 (1) Besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk bulan-bulan sebelum bulan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. (2) Besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk bulan-bulan setelah bulan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tetapi sebelum permohonan pengurangan angsuran disetujui atau dikabulkan karena lewat waktu sama dengan besarnya angsuran pajak menurut Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan tersebut. (3) Besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk bulan-bulan setelah permohonan pengurangan angsuran disampaikan, sama dengan besarnya angsuran pajak menurut Surat Keputusan Pengurangan Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau menurut penghitungan Wajib Pajak apabila permohonan pengurangan tersebut telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) di atas. Pasal 3 Peraturan ini hanya berlaku dalam masa peralihan sehubungan dengan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga pengajuan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 setelah masa peralihan ataupun karena sebab umum lainnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan tetap memperhatikan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 14 Maret 2005 DIREKTUR JENDERAL, ttd HADI POERNOMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-62/PJ./2005 TANGGAL : 14 MARET 2005 CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Tata cara penghitungan sebagai dasar untuk permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: a. Seorang Wajib Pajak dengan status K/2 mempunyai angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Desember 2004 sebesar Rp 100.000,00. b. Wajib Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2005 memasukkan SPT Tahunan untuk tahun 2004 dengan data sbb: Penghasilan Neto untuk tahun 2004 sebesar Rp 50.000.000,00. Kredit Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24) sebesar Rp 1.230.000,00 dan kredit pajak yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25) sebesar Rp 1.200.000,00. Perhitungan dalam SPT Tahunan tahun 2004 adalah sebagai berikut: - Penghasilan Neto = Rp 50.000.000,00 - Penghasilan Tidak Kena Pajak Diri Sendiri = Rp 2.880.000,00 Kawin = Rp 1.440.000,00 2 Tanggungan = Rp 2.880.000,00 ------------------------- = Rp 7.200.000,00 ------------------------- - - Penghasilan Kena Pajak = Rp 42.800.000,00 - PPh Terutang 5% X Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% X Rp 17.800.000,00 = Rp 1.780.000,00 ------------------------- = Rp 3.030.000,00 - PPh Dipotong/dipungut pihak lain = Rp 1.230.000,00 ------------------------- - - PPh Yang Harus Dibayar Sendiri = Rp 1.800.000,00 - PPh Dibayar Sendiri = Rp 1.200.000,00 ------------------------- - - PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) = Rp 600.000,00 - Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan tersebut adalah sebesar: Rp 1.800.000,00 --------------------- = Rp 150.000,00 12 c. Wajib Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2005 mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2005 berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP yang disesuaikan, dengan perhitungan sebagai berikut: - Penghasilan Neto = Rp 50.000.000,00 - Penghasilan Tidak Kena Pajak Diri Sendiri = Rp 12.000.000,00 Kawin = Rp 1.200.000,00 2 Tanggungan = Rp 2.400.000,00 -------------------------- = Rp 15.600.000,00 -------------------------- - - Penghasilan Kena Pajak = Rp 34.400.000,00 - PPh Terutang 5% X Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00 10% X Rp 9.400.000,00 = Rp 940.000,00 ------------------------ = Rp 2.190.000,00 - PPh Dipotong/dipungut pihak lain = Rp 1.230.000,00 ------------------------ - - PPh Yang Harus Dibayar Sendiri = Rp 960.000,00 - PPh Pasal 25 yang telah disetor*) = Rp 550.000,00 ------------------------ - - PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar = Rp 410.000,00 Sehingga angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perhitungan permohonan pengurangan sebesar: Rp 410.000,00 = Rp 51.250,00 ------------------ 8 **) Atas pemohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 19 Mei 2005 memberikan keputusan persetujuan atas permohonan Wajib Pajak. Berdasarkan contoh penghitungan angsuran di atas, maka angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2005 atas Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut: 1. Besar angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitu masa pajak Januari 2005 adalah sama dengan angsuran masa pajak Desember 2004 yaitu sebesar Rp 100.000,00 2. Besar angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan setelah bulan waktu penyampaian SPT Tahunan sebelum permohonan pengurangan angsuran disetujui, yaitu untuk masa pajak Pebruari, Maret dan April 2005 adalah sebesar angsuran berdasarkan SPT Tahunan 2004 yaitu sebesar Rp 150.000,00 3. Besar angsuran PPh Pasal 25 setelah permohonan pengurangan disetujui, yaitu mulai masa pajak Mei sampai dengan Desember 2005 adalah sebesar angsuran yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yaitu sebesar Rp 51.250,00 Keterangan: *) PPh Pasal 25 yang telah disetor untuk masa pajak Januari 2005 sampai dengan April 2005 yaitu sebesar Rp550.000,00 (Rp100.000,00 + Rp150.000,00 + Rp150.000,00 + Rp150.000,00). **) Bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan yaitu 8 bulan (12 bulan dikurangi bulan Januari, Pebruari, Maret, April). www.pajakpribadi.com |
