MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4) jo. Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1994, harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi, yang ditetapkan Menteri

Keuangan, tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan;

b. bahwa harta hibahan tersebut perlu bagi badan-badan tersebut untuk dapat mengembangkan

kegiatannya;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan badan-badan dan

pengusaha kecil termasuk koperasi yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagai

objek Pajak Penghasilan, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN-BADAN DAN

PENGUSAHA KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAHAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI

OBYEK PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

a. Badan keagamaan adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata-mata mengurus

tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak

mencari keuntungan;

b. Badan pendidikan adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata-mata

menyelenggarakan pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak dan/atau tingkat dasar dan/atau

tingkat menengah dan/atau perguruan tinggi, yang tidak mencari keuntungan;

c. Badan sosial adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan :

1. pemeliharaan kesehatan; dan/atau

2. pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo); dan/atau

3. pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;

dan/atau

4. santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya; dan/atau

5. pemberian bea siswa; dan/atau

6. pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

7. kegiatan sosial lainnya;

sepanjang badan sosial tersebut tidak mencari keuntungan;

d. Pengusaha kecil termasuk koperasi adalah pengusaha yang pada saat akan menerima hibah

jumlah nilai aktivanya tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tidak melebihi Rp.600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah).

Pasal 2

(1) Harta hibahan yang diterima oleh badan-badan dan pengusaha kecil termasuk koperasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan

sepanjang antara pemberi hibah dengan penerima hibah tersebut tidak ada hubungan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.

(2) Harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan oleh penerima hibah sesuai

dengan nilai sisa buku harta hibahan.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Desember 1994

MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD

www.pajakpribadi.com