MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 dan pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan;

Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4893);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BADAN-BADAN DAN ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAH, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pasal 1

Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh:
a. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
b. Badan keagamaan;
c. Badan pendidikan;
d. Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau
e. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,

Dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Pasal 2

(1) Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 adalah orang tua dan anak kandung.
(2) Badan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.
(3) Badan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan.
(4) Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan:
a. Pemeliharaan kesehatan;
b. Pemeliharan orang lanjut usia (panti jompo);
c. Pemeliharaan anak yatim, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang;
d. Santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakan, dan sejenisnya;
e. Pemberian beasiswa;
f. Pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
g. Kegiatan sosial lainnya,
(5) Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi criteria berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

(1) Ketentuan pengecualian harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan.
(2) Harta hibah, bantuan, atau sumbangan dibukukan oleh pihak penerima sesuai dengan nilai buku harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari pihak pemberi.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.