Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha

Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Keputusan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004.

2. Batasan Pengusaha Kecil yang sebelumnya,

- Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) peredaran bruto setahun

untuk Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Pengusaha

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tetapi penyerahan

Barang Kena Pajaknya lebih dari 50% dari total peredaran bruto dan penerimaan bruto;

- Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) peredaran bruto setahun untuk

Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak atau Pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tetapi penyerahan Jasa Kena Pajaknya

lebih dari 50% dari total peredaran bruto dan penerimaan bruto;

dinaikkan menjadi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) untuk Pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

3. Pengusaha Kecil yang telah melampaui batasan tersebut wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya

batasan tersebut.

Contoh:

Toko barang elektronik "X" (milik orang pribadi), jumlah omzet/peredaran bruto bulan Januari 2004

s/d Mei 2004 mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). Sementara omzet bulan Juni

2004 adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). Dengan demikian, batasan Pengusaha

Kecil telah terlampaui pada bulan Juni 2004, sehingga Toko "X" harus segera melaporkan usahanya

untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat

selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2004.

4. Apabila batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dilampaui, maka saat

pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah awal bulan berikutnya.

Contoh:

Sama dengan butir 3, tetapi Toko "X" baru melapor ke Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal

20 Agustus 2004, maka saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal

1 Agustus 2004.

5. Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap mengacu

pada ketentuan butir 4 di atas.

Contoh:

Pada bulan Pebruari 2005, Kantor Pelayanan Pajak memperoleh data bahwa Firma "Z" pada tahun

2004 mempunyai omzet/peredaran bruto sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

Selanjutnya berdasarkan penelitian diketahui bahwa batasan omzet Rp. 600.000.000,00 (enam

ratus juta Rupiah) sudah terlampaui pada bulan Juli 2004, maka saat pengukuhan sebagai

Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 September 2004.

6. Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kecil yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tersebut di atas, dimulai sejak saat pengukuhan sebagai

Pengusaha Kena Pajak.

7. Tata Cara Pengukuhan Pengusaha yang telah melampaui batasan Pengusaha Kecil agar

tetap mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 tanggal

21 Pebruari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata

Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

www.pajakpribadi.com