SPT PRIBADI

Agen Asuransi  tidak boleh menggunakan norma ataupun pembukuan dalam menghitung Pajak Penghasilan pribadinya

Anda seorang agen asuransi? Tahukah Anda, bahwa Anda tidak bisa menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ataupun Pembukuan untuk menghitung Pajak Penghasilan pribadi anda. Agen asuransi yang dimaksud adalah agen asuransi  yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan Asuransi. Hal ini terkait dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pada Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan Norma Penghasilan Neto adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Karena agen asuransi terikat oleh suatu hubungan kerja maka agen asuransi tidak bebas dalam memberikan jasanya. Oleh karena itu agen asuransi tersebut tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan demikian agen asuransi tidak dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto ataupun menggunakan metode pembukuan untuk menghitung pajak penghasilan pribadinya.

Jadi untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi 2008, agen asuransi tidak diperbolehkan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto ataupun metode pembukuan untuk menghitung pajak penghasilan pribadinya karena sampai dengan Maret 2009 tidak ada peraturan khusus yang memperbolehkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ataupun metode pembukuan untuk agen asuransi.

            Berikut ini adalah lampiran penegasan dari Direktorat Peraturan Perpajakan II melalui Surat Nomor S-31/PJ.032/2009 tanggal 19 Januari 2009:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

 

Nomor             : xxx/xxxx/xxx                                                   19 Januari 2009
Sifat                 : Biasa
Perihal              : Jawaban Atas Surat Nomor: xxxxxx
                          Tanggal 20 Oktober 2008

 

Yth. Direktur Keuangan PT. Asuransi xxxxxx
Jl. xxxxxxx
Jakarta

 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxx tanggal 20 Oktober 2008 perihal Penjelasan Penerapan Norma Oleh Agen Asuransi Perseorangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 
1.   Dalam surat Saudara dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Sehubungan dengan kegiatan agen asuransi perseorangan yang dalam praktiknya mereka mendapatkan penghasilan dari perusahaan Saudara atas jasa yang telah mereka berikan dan juga mempertimbangkan segala biaya yang dikeluarkan oleh mereka dalam menjalankan kegiatannya, Saudara memohon penjelasan apakah mereka sebagai agen asuransi perseorangan bisa menggunakan Norma Penghitungan dalam menghitung pajak tahunan mereka? Hal ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatannya terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh mereka seperti: biaya transportasi, biaya jamuan, biaya sewa tempat untuk kegiatan, dan lain-lain.
  1. Saudara juga mohon penjelasan, berapakah presentase norma perhitungan yang bisa mereka gunakan sekiranya mereka diperkenankan untuk menggunakan norma perhitungan tersebut?

 

2.   Ketentuan yang terkait:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, antara lain mengatur:
    1. Pasal 1 angka 24, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukannya oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja;
    2. Pasal 28 ayat (1), Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
    3. Pasal 28 ayat (2), Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dari Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

 

  1. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Noor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
  1. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto mengatur bahwa besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pibadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

 

3.   Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penghitungan  penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan mulai tanggal 1 Januari 2009 batasan peredaran bruto tersebut menjadi kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
  2. Dalam hal agen asuransi dengan perusahaan asuransi terikat oleh suatu hubungan kerja sehingga agen asuransi tidak bebas dalam memberikan jasanya kepada perusahaan asuransi lainnya, maka agen asuransi tersebut tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a angka 1) di atas. Dengan demikian agen asuransi tersebut tidak dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

      Demikian untuk dimaklumi.

 

Direktur,
ttd
Djonifar Abdul Fatah
NIP 060045217     

 

Untuk contoh menghitung pajak agen asuransi sesuai peraturan dapat diklik ke :

http://www.pajakpribadi.com/sunset/agen_asuransi.html


www.pajakpribadi.com

Copyright (c) 2005-2009 pajakpribadi.com | OMNI SUKSESTAMA | Ketentuan Layanan