SUNSET POLICY

Agen asuransi jiwa dan kewajiban perpajakannya berdasarkan UU pajak yang berlaku


Kasus dan contoh soal di bawah berlaku juga untuk agen multi level marketing karena pada dasarnya perlakuan pajak untuk agen multi level marketing mirip dengan agen asuransi,.

Saat ini di lapangan sedang timbul banyak kesimpang siuran tentang diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya seorang agen asuransi jiwa menggunakan norma atau pembukuan dalam penghitungan pajak penghasilannya .  Artikel ini mencoba memberikan gambaran seandainya seorang agen asuransi jiwa diperbolehkan menggunakan norma ataupun pembukuan , hal hal apa yang akan terjadi dan harus dihadapi oleh seorang agen asuransi jiwa.

Pada dasarnya agen asuransi jiwa  diharuskan menggunakan perhitungan PPh 21 normal dalam menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini .  Berikut adalah contoh berdasarkan ketentuan saat ini :

Contoh  dibuat untuk perhitungan pajak tahun 2008 sehingga masih menggunakan UU pajak tahun 2000.

Contoh Kasus :

  • Penghasilan agen asuransi jiwa setahun dibawah Rp. 600 juta dan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan perhitungan PPh 21 normal .

Andry, status menikah dengan satu orang anak, merupakan seorang broker asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Hidup Sejahtera (NPWP: 01.567.839.6-072.000). Setiap bulan, komisi yang diterima bervariasi tergantung dari jumlah pelanggan yang didapat dan nilai pertanggungan asuransi. Atas komiisi yang diterima tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT Asuransi Hidup Sejahtera dan Andry menerima Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
Selama tahun 2008, komisi yang diterima dan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

Omni Suksestama - Registered Tax Consultant


Berikut adalah data-data pribadi Andry :
a. NPWP            : 10.123.456.8-035.000
b. Alamat          : Jl. Kapten  No. 30, Jakarta Barat 10000
                          Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan
c. Telepone       : (021) 123456
d. Nama Istri      : Liliana
    Nama Anak    : Jacko
e. Daftar Harta :

  • Rumah Jl. Kapten  No. 30 diperoleh tahun 1995 sebesar Rp. 350.000.000,-
  • Mobil Xenia diperoleh tahun 2005 sebesar Rp. 90.000.000,-

Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan PPh Kurang/Lebih bayar untuk SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2008?

Penjelasan :
                                                                                                           
Dasar Peraturan:

  • Peraturan Dirjen Pajak No. 15/PJ/2006 tentang “Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi”  

Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 11
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, termasuk didalamnya petugas dinas luar asuransi.

Pasal 11
Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000  diterapkan atas penghasilan bruto berupa : honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 13, yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) bulan takwim;

Berikut perhitungan pada SPT Tahunan Pribadi Andry untuk Tahun Pajak 2008 :

Omni Suksestama - Registered Tax Consultant


Seandainya diperbolehkan dan seandainya ada peraturan tertulis yang secara jelas mencantumkan bahwa agen asuransi jiwa diperbolehkan menggunakan norma setara komisioner yakni 40 persen seperti halnya penjelasan tentang diperbolehkannya dokter menggunakan norma sebesar 40 persen maka berikut adalah gambaran pajak penghasilan agen asuransi jiwa jika menggunakan norma :

  • Penghasilan setahun dibawah Rp. 600 juta dan Wajib pajak orang pribadi memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Dasar Peraturan:

    • Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Pasal 1 ayat (2)
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.

Pasal 1 ayat (3)
Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 2 ayat (1)
Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.

    • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

 

Pasal 3 ayat (1)
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pasal 3 ayat (2)
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Pasal 3 ayat (a)
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Berikut perhitungan pada SPT Tahunan Pribadi Andry untuk Tahun Pajak 2008 apabila WP memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto:

Berdasarkan KEP-536/PJ./2000, besarnya persentase Norma Penghitungan untuk Komisioner (wilayah 10 Ibu Kota Propinsi) adalah 40%.

Omni Suksestama - Registered Tax Consultant


Karena SPT Tahunan PPh menyatakan Lebih Bayar, maka fiskus akan melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jika seorang agen asuransi memilih menggunakan norma dan memiliki penghasilan melebihi 600 juta rupiah dalam 1 tahun makan agen asuransi tersebut wajib PKP dan wajib mengenakan PPN dalam menagih komisi yang dibayar oleh perusahaan asuransi jiwa yang mempekerjakannya . Jasa agen asuransi jiwa bukan merupakan jasa yang bebas PPN sehingga wajib dikenakan PPN atas penghasilan agen asuransi jiwa jika memiliki penghasilan diatas 600 juta per tahun . Hal ini menjadi aneh karena si agen asuransi jiwa harus membuka faktur pajak standar kepada perusahaan asuransi yang membayar komisinya .

Berikut adalah contoh jika agen asuransi jiwa memiliki penghasilan diatas 600 juta rupiah pertahun .

  • Penghasilan setahun di atas Rp. 600 juta namun tidak melebihi Rp. 1,8 miliar setahun dan Wajib pajak orang pribadi memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Apabila selama tahun 2008, komisi yang diterima dan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

Omni Suksestama - Registered Tax Consultant


Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan PPh Kurang/Lebih bayar untuk SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2008? Atas penghasilan tersebut diatas juga terhutang PPN karena penghasilan telah melebihi 600 juta rupiah .

Penjelasan :
                                                                                                           
Dasar Peraturan:

    • Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 5 huruf d
Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

Pasal 8 huruf b
Jenis jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi.

    • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000.

Pasal 1
Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4 ayat (1)
Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4 ayat (2)
Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

    • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 1 ayat (1)
Besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 1 ayat (2)
Ketentuan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2007.


Berikut perhitungan pada SPT Tahunan Pribadi Andry untuk Tahun Pajak 2008 untuk contoh kasus di atas:

Karena batas peredaran bruto sudah di atas Rp. 600 juta setahun, maka Andry harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Namun dalam menghitung penghasilan neto, Andry masih boleh memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena peredaran bruto setahun belum melebihi Rp. 1.800.000.000,00.

Omni Suksestama - Registered Tax Consultant


Diluar PPh yang lebih bayar ,  Andry sebagi agen asuransi harus membayar PPN sebesar 10 persen dari penghasilan bruto komisi sebesar Rp. 1.313.600.000 x 10 persen = Rp. 131.360.000

Karena SPT Tahunan PPh menyatakan Lebih Bayar, maka fiskus akan melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

 

Seorang agen asuransi jika telah menggunakan norma dan ternyata pernghasilannya melebihi 1,8 miliar rupiah per tahun di tahun 2008 maka agen asuransi tersebut wajib menggunakan pembukuan dan tidak diperboleh menggunakan norma lagi.  Per 1 Januari 2009 , kewajiban menggunakan pembukuan adalah untuk penghasilan/omzet diatas 4,8 miliar rupiah setahun.

 

  • Penghasilan setahun di atas Rp. 1,8 miliar setahun di tahun 2008
Apabila selama tahun 2008, komisi yang diterima dan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

Omni Suksestama - Registered Tax Consultant


Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan PPh Kurang/Lebih bayar untuk SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2008?

Karena penghasilan komisi telah melebihi 600 juta rupiah per tahun maka ada kewajiban PPN atas komisi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi .

Penjelasan:

Peredaran Bruto dalam 1 (satu) tahun sudah diatas Rp. 1,8 miliar sehingga Wajib Pajak tidak diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; melainkan harus menyelenggarakan pembukuan.

Berikut perhitungan pada SPT Tahunan Pribadi Andry untuk Tahun Pajak 2008 untuk contoh kasus di atas:

Omni Suksestama - Registered Tax Consultant


Karena SPT Tahunan PPh menyatakan Lebih Bayar, maka fiskus akan melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Diluar PPh yang dibayar , Andry sebagai agen asuransi jiwa wajib membayar PPN sebesar 

10 persen yakni Rp. 1.817.600.000 x 10 persen = Rp. 181.760.000



www.pajakpribadi.com

Copyright (c) 2005-2008 pajakpribadi.com | OMNI SUKSESTAMA | Ketentuan Layanan